Dbest,news-Lampung Barat
Pekon Gedung Surian,Kec Gedung Surian,Kabupaten Lampung Barat,Propinsi Lampung,masyarakat Gedung Surian keluhkan pansimas yang mangkrak pemerintah Daerah kabupaten di nilai tutup mata di duga gagal dalam pengawasan
Sabtu 27/01/2024
Kondisi sangat memprihatikan terhadap kegiatan proyek pengadaan sarana prasarana air bersih untuk masyarakat (Pamsimas) yang bersumber dari uang rakyat melalui anggaran Dana Desa (ADD) yang di bengkalaikan.
Sebagaimana yang terjadi pada proyek Pamsimas di pekon (desa) Gedung Surian,kecamatan Gedung Surian, kabupaten Lampung Barat,Propinsi Lampung yang sudah mangkrak dan tidak berfungsi sejak proyek itu di kerjakan,di kompirmasi pemangku setempat menjelaskan melalui via WhatsApp pengerjaan tahun 2020 ,yang mana pengerjaan proyek tersebut masih di zamannya pemerintahan Boimin ,mantan pratin terpilih dua periode
Masyarakat sangat kecewa dengan adanya Pamsimas yang tidak bisa berfungsi, sehingga tidak bisa di manfaatkan untuk masyarakat.
Lemahnya fungsi pengawasan dari dinas terkait di duga terjadinya hal yang demikian, yang membuat proyek bernilai puluhan Juta Tersebut menjadi seperti barang Rongsokan.
Dugaan pengerjaan yang asal asalan menjadi Opini yang kuat di masyarakat melihat kenyataan seperti yang terjadi saat ini.
Dengan adanya Pamsimas di harapkan masyarakat bisa mengakses pelayanan Air minum dan Sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan prilaku hidup bersih dan sehat tetapi sangat kita sayangkan keseriusan dan perhatian serta kepedulian Pemerintah untuk mengadakan Program Pamsimas justru banyak di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dan di duga untuk ajang korupsi serta mencari keuntungan pribadi dan kelompok.
“Anggarannya cukup besar. Untuk itu, APH diminta peka dan respon agar kerugian atas uang negara bisa terungkap jelas,”apa lagi sudah jelas dalam pernyataan boimin ke pihak terkait secara tertulis dan di saksikan berserta bahkan di ketahui oleh ketua lembaga himpunan pemekonan (LHP) di atas matrai,sudah jelas sekali akan bertanggung jawab apabila ada permasalahan pekon baik administrasi,maupun ke uangan pekon mulai dari Boimin menjabat dari tahun 2017 sampai 2023 akan menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sampai kapan Uang negara menjadi bahan bancaan bagi para Durjana pengemban amanah yang selalu mengorbankan kepentingan masyarakat.
Semoga Aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas permasalahan ini.
(Rianto/Red)
