Depok- Dbestnews.tv.
Pelaksanaan Launching perdana yang di karang oleh Dodo Lantang sebagai penerbit buku Mentang- mentang Oligarki di gelar di JPW Cafe dan Garden di Ruko Verbena D Jl. Boulevard Grand Depok City No.16, Tirtajaya, Kec. Sukmajaya,Kota Depok.
Tampak hadir dalam launching perdana Buku Mentang- mentang Oligargi diantaranya Wakil Walikota Depok, Chandra Rahmansyah, Jendral Chepi, Profesor dan dosen pengajar Unas dan organisasi Wartawan Kota Depok ( KJD ), serta para Mahasiswa.
Sabtu,25/5/2025.
Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah pada sambutannya mengatakan bahwa,” kehadirannya di launching buku berjudul ‘Mentang-Mentang Oligarki karya Dodo Lantang di JPW Cafe dan Garden ini, karena karya ini tidak hanya mengarah pada kritik tetapi pada penciptaan karya untuk literasi.
Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Depok, Chandra selaku Wakil Wali Kota siap menerima kritik,” ujarnya.
Dia menyoroti kondisi masyarakat Kota Depok. Hingga saat ini, di tengah kemajuan teknologi masih ada 60. 000 orang miskin di kota Depok. Ini menjadi keprihatinan bersama.
” Satu orang miskin saja sudah menjadi perhatian bagi pemerintah,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ada 70 ribu warga yang menganggur, ribuan anak putus sekolah. Padahal triliun rupiah anggaran dikucurkan untuk kegiatan pemerintahan. Namun tidak terjadi perubahan signifikan. Chandra mengakui bahwa oligarki memang benar terjadi di Kota Depok.
“Dari hipotesa saya, oligarki lah yang membuat kondisi seperti ini,” ucap Chandra.
Menurut dia, oligarki masuk ke sendi-sendi di masyarakat seperti,di pendidikan kesehatan hingga di bidang budaya. Dia menyontohkan di bidang budaya bahwa saat ini tidak nampak corak dan identitas budaya di Kota Depok.
“Kondisi inilah yang kami duga kuat menjadi penyebab tidak majunya Kota Depok. Saya berharap warga Depok bersikap kritis dengan melawan semua bentuk penindasan ini. Lawan lawan dan lawan!” serunya.
Chandra juga menyontohkan praktek oligarki di dunia pendidikan seperti dalam penerimaan siswa baru atau PPDB.ada praktek jual beli bangku yang nilainya fantastis, seharga
Rp 10 juta hingga Rp 15 juta.
“Mari kita pastikan di PPDB kali ini tidak ada lagi jual beli kursi, karena jual beli kursi di sekolah itu adalah bentuk dari oligarki,” kata Chandra.
Akibatnya, warga yang miskin, anak miskin tidak mempunyai akses dan kesempatan untuk bersekolah. Praktek itu bertentangan dengan cita-cita bangsa yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan menciptakan Indonesia yang berkeadilan sosial.
“Oleh karena itu , Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah menghimbau,” marilah kita lawan, lawan, dan lawan praktek oligarki.
Jadilah masyarakat yang kritis jangan diam ketika ada ketidakadilan,” tutupnya.( Goes )
