Bogor, DBestnews.
Pemerintah Desa (Pemdes) Lemah Duhur yang dipimpin oleh Kepala Desa Ujang Najmudin menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2025 serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKP Desa) tahun 2026. Acara tersebut diselenggarakan di aula kantor Desa Lemah Duhur pada Senin (23/09).
Musrenbangdes ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Di antaranya, Kasi Pemerintahan Kecamatan Caringin, Mimin Suminar S.Sos., M.AP., Babinsa Desa Lemah Duhur, Bhabinkamtibmas Desa Lemah Duhur, anggota Pol-PP kecamatan caringin Binwil desa lemah duhur, para tokoh masyarakat, serta lembaga desa. Tamu undangan lainnya juga turut hadir untuk memberikan masukan terkait prioritas pembangunan desa di tahun-tahun mendatang.
Kepala Desa Ujang Najmudin dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran serta masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. “Musrenbangdes adalah forum partisipatif untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di Desa Lemah Duhur,” ujar Ujang.
Dalam Musrenbangdes tersebut, berbagai usulan program disampaikan oleh warga dan perwakilan lembaga desa, mencakup infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal. Usulan-usulan yang disepakati akan dimasukkan dalam RKP Desa 2025, sementara usulan jangka panjang akan dicantumkan dalam DURKP Desa untuk tahun 2026.
Musrenbangdes ini diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang terarah dan sesuai dengan visi serta misi desa, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lemah Duhur, harap kades.
Kasi Pemerintahan Kecamatan Caringin, Mimin Suminar S.Sos., M.AP., dalam sambutannya turut menambahkan bahwa pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menyusun RKP Desa serta DURKP Desa. “Musrenbangdes ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebagai wujud nyata kolaborasi antara pemerintah desa dan warga untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Setiap usulan yang masuk harus memperhatikan skala prioritas serta kebutuhan yang paling mendesak di desa,” ujar Mimin.
Ia juga menekankan bahwa Musrenbangdes merupakan salah satu tahapan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa, sehingga masyarakat dapat memantau setiap tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan. “Kami berharap, melalui Musrenbangdes ini, Desa Lemah Duhur dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” pungkasnya.
Reporter: Rusdi
