Sukabumi DBestnews
Sejumlah elemen masyarakat Kalapanunggal menghadiri musyawarah yang digagas oleh Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPK KNPI) Kalapanunggal pada Senin (20/01/2025). Musyawarah tersebut bertujuan untuk membahas aspirasi masyarakat terkait keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di wilayah tersebut.
Sayangnya, musyawarah ini tidak dihadiri oleh unsur Forkopimcam Kalapanunggal, yang memicu rasa kecewa di kalangan peserta. Kekecewaan tersebut disampaikan langsung dalam forum yang dihadiri oleh jajaran pengurus DPK KNPI Kalapanunggal serta berbagai komponen masyarakat.
Dalam forum tersebut, Oni, perwakilan KNPI Kalapanunggal, menyampaikan bahwa sebelumnya pihak DPK KNPI telah berkomunikasi dengan Humas PT Star Energi, Asrul, yang menyatakan bahwa pihak perusahaan membuka peluang kerja dan berbagai bentuk kerja sama lainnya.
“DPK KNPI Kalapanunggal sudah melakukan komunikasi dengan Humas PT Star Energi. Beliau menyampaikan bahwa pihak PT Star Energi membuka segala bentuk peluang, di antaranya tenaga kerja dan lainnya,” ujar Oni.
Namun, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan peserta musyawarah. Mereka mengungkapkan kekhawatiran terhadap janji-janji yang disampaikan tanpa adanya bentuk komitmen tertulis.
“Kami selaku perwakilan masyarakat menginginkan hal itu dituangkan dalam sebuah komitmen yang berdasar, berupa pernyataan tertulis dari PT Star Energi melalui humas atau perwakilannya. Pernyataan itu tentunya harus ditandatangani oleh para stakeholder yang ada untuk mencegah kemungkinan janji-janji tersebut hanya menjadi sekadar iming-iming belaka,” tegas salah satu peserta musyawarah, Ustad Agus.
Di sisi lain, Ketua KNPI Kalapanunggal bersama Kepala Desa Kalapanunggal mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dan tidak terpancing oleh isu-isu yang dapat merugikan.
“Kita harus waspada dan tetap menjaga ketenangan demi tercapainya aspirasi yang akan kita sampaikan,” pesan Ketua KNPI Kalapanunggal.
Menjelang penutupan musyawarah, sejumlah elemen masyarakat menyampaikan orasi sebagai bentuk luapan kekecewaan terhadap Forkopimcam Kalapanunggal yang tidak hadir dalam acara tersebut.
Musyawarah ini menjadi momen penting bagi masyarakat Kalapanunggal untuk menyuarakan aspirasinya terkait keberadaan PLTP, sekaligus mengingatkan perlunya keterbukaan dan komitmen dari pihak-pihak terkait demi menghindari kekecewaan di masa depan.
(Rusdi)
